Perkebunan Sawit Diklaim Sebagai Moratorium

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tungkot Sipayung mengklaim perkebunan kelapa sawit sangat sesuai dengan tujuan moratorium hutan.

Menurut dia, perkebunan sawit memenuhi dua aspek yang disyaratkan oleh moratorium hutan yang terangkum pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pembukaan Hutan dan Lahan Gambut. "Ada dua titik temunya," ujarnya pada seminar nasional Refleksi Dua Tahun Moratorium Hutan Indonesia, 23 April 2013.

Aspek pertama, katanya, terdapat pada sisi ekologis. Sementara aspek kedua adalah memenuhi aspek ekonomis. Dia mengklaim dua hal inilah yang menjadi titik temu antara perkebunan kelapa sawit dan moratorium hutan. "Jelas moratorium tidak perlu diperpanjang."

Menurut data GAPKI, perkebunan kelapa sawit lebih banyak menyerap karbon dioksida sebesar 64,5 persen, lebih besar dibandingkan dengan hutan tropis yang hanya menyerap 42,4 persen. "Jelas sesuai dengan tujuan konsep green," ujarnya.

Hutan tanaman industri, ujar Tungkot, di-replanting dalam 6-10 tahun. Sedangkan tanaman tahunan setelah 25 tahun. Menurut dia, hal tersebut sangat memenuhi kriteria hutan menurut Food Agriculture Organizatio (FAO). Dalam pelestarian plasma nutfah pun, hutan tanaman industri paling efektif dan efisien secara lintas generasi.

“Pada aspek ekonomi, industri persawitan merupakan salah satu lokomotif perekonomian Indonesia," katanya.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyebutkan daya penyebaran ekonomi kelapa sawit lebih besar dari satu. Industri sawit juga menyerap tenaga kerja sebanyak 6,7 juta orang dalam 2 juta unit usaha sawit tingkat nasional. "Tidak termasuk hulu dan hilir," ungkapnya.

Sawit, menurut Tungkot, menghidupi usaha kecil menengah (UKM). Setiap 1.000 hektare tanaman kelapa sawit menghidupi 50-70 unit UKM dalam bidang penyuplai barang dan jasa. Sawit juga menghasilkan penerimaan negara dari bea keluar sepanjang tahun 2006-2012 sebesar Rp 30,73 triliun dan devisa negara sebesar 21,30 persen pada tahun 2012.

Posted in LAIN-LAIN